PPK Bersama Tim Pengawas dan Konsultan Kunjungi Lapas Perempuan Tenggarong

TENGGARONG - Tim Pengawasan Pembangunan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Kartanegara (Kukar), bersama Konsultan dan Tim Pengawas, melakukan peninjauan kembali terhadap proyek pembangunan di Lapas Perempuan Tenggarong. Kegiatan ini dihadiri Kalapas Perempuan Tenggarong, Triana Agustin yang diwakilkan oleh Kesubag TU, Siti Maimunah dan  Kaur Kepegawaian Lapas Perempuan Tenggarong, Nanang Budiyono, yang turut mendampingi dalam proses pengecekan di lapangan, Kamis (10/09/2024).

Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Tim PPK dan Konsultan memeriksa berbagai aspek teknis dan administrasi dari proyek, sementara Tim Pengawas memberikan masukan serta rekomendasi untuk penyempurnaan.

Baca juga: Dewi Asmara Harap Penghapusan Tenaga Honorer Tidak Dilakukan Tergesa-Gesa

Dalam kesempatan ini, Kasubag Tata Usaha, Siti Maimunah menyampaikan bahwa pengawasan yang melekat dan ketat sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dan memastikan pembangunan Tahap I Lapas Perempuan Tenggarong dapat selesai tepat waktu dan sesuai spesifikasi yang telah disepakati bersama.

“Kerja sama antara semua pihak terkait sangat penting dalam proses ini. Kami berharap dengan adanya peninjauan ini, proyek Pembangunan Perluasan Blok Hunian dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh penghuni dan petugas di Lapas Perempuan Tenggarong, ” ucap Siti Maimunah.

Baca juga: Pelantikan APDESI, Gubernur Sulsel Minta Para Kades Dorong SDM Yang Unggul

Ditempat terpisah Kalapas Perempuan Tenggarong, Triana Agustin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah membantu dalam proses pembangunan perluasan blok hunian di Lapas Perempuan Tenggarong.

Selanjutnya, tim akan menyusun laporan hasil peninjauan dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Proses ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proyek dan meningkatkan kualitas fasilitas yang sedang dibangun.

Baca juga: Kepala Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri BRIN Harap Pemekaran Wilayah di Papua Jadi Solusi Mengatasi Konflik